SURABAYA – Bendahara Umum PP Muhammadiyah. Prof. H. Hilman Latief, MA, PhD., menyampaikan proyeksi tata kelola keuangan Muhammadiyah harus 100 tahun.
Hilman Latief menyampaikan itu dalam Workshop Penyusunan RAPBM dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Persyarikatan Muhammadiyah gelombang II, oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Aula Mas Mansur Jalan Kertomenanggal IV No 1, Surabaya, Sabtu (3/2) kemarin.
Hilman, mengawali dengan melakukan presensi seluruh peserta satu persatu. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada PWM Jawa Timur, yang telah menjadi tuan rumah workshop.
”Kepada para pimpinan PWM Jatim saya sampaikan terima kasih atas waktu, dan juga tentu fasilitasnya, dalam rangka menjalankan workshop yang kedua, yang pertama sudah selesai minggu lalu di Jakarta, kedua sekarang di sini,” ujarnya.
Ketiga, lanjutnya, pekan depan sebelum pencoblosan, saya ingin setelah pemilu bapak ibu santai, rileks. “Masa setelah pemilu langsung workshop, setelah pemilu santai, apa lagi setelah pemilu langsung workshop,” jelasnya.
Mantan Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat itu mengingatkan kembali terkait visi setelah Muktamar 2022, yang banyak sekali gagasan dan keputusan yang sangat luar biasa. “Kalau membaca tanfidz putusan muktamar yang sudah disepakati bersama,” katanya.
Termasuk, sambungnya, dalam hal tata kelola keuangan, transformasi, transpanrasi, serta akuntabilitas yang harus dijaga di Persyarikatan.
“Tentang transformasi teknologi digital yang harus sudah didorong di persyarikatan, serta tentang pertanggungjawaban kita ke publik, dan lain sebagainya,” paparnya.
Proyeksi Tata Kelola Harus 100 Tahun
Hilman mengatakan, jika itu semua canggih, tapi baru putusan. “Tugas saya, bapak ibu, dan para bendahara se-Indonesia mewujudkan itu semua. Bagaimana kita kedepan bisa membangun tata kelola yang baik,” ujaranya.
Aga para pimpinan memiliki kesempatan membaca data yang dimiliki, sebelum mengambil banyak keputusan strategis, Muhammadiyah adalah organisasi yang proyeksinya jangka panjang.
